Masyarakat Adat vs Kelapa Sawit

Satu konsekuensi dari keterlibatan dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit adalah bahwa masyarakat adat menjadi tercerabut dari lingkungannya dan pengelolaan sumber daya alam berbasis pengetahuan adat yang mereka miliki

Pernyataan diatas merupakan salah satu penggalan kesimpulan penelitian berjudul: “Masyarakat Adat dan Ekspansi Perkebunan Sawit di Kalimantan Barat”. Atas biaya dari Coraid dengan koordinasi Fakultas Hukum Universitas Amsterdam Belanda, Martua T Sirait menggali beberapa dampak dari tumbuhnya perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Hal itu merujuk pada rencana Pemerintah Kalbar untuk melakukan ekspansi perkebunan kelapa sawit seluas lima juta hektar dan terluas dibandingkan propinsi lain di Indonesia.

Sirait memfokuskan objeknya pada masyarakat lokal Kalbar yang terdiri dari sub-etnis kelompok adat Dayak Bidayuh, diantaranya: Hibun, Sami, Jangkang dan Pompang yang kemudian disebut sebagai masyarakat adat. Selain itu, Sirait juga menjadikan transmigran dari pulau Jawa menjadi responden. Meski studi ini tidak mencakup seluruh entitas etnis asli Kalbar, namun cukup menggambarkan bagaimana konflik yang terjadi di masyarakat desa menghadapi masuknya investasi perkebunan kelapa sawit. Secara umum, konflik di Kalbar itu merupakan situasi serupa yang terjadi di Sumatera pada era 1970-1980.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dinilai cukup massif, belum dirasa manfaatnya secara signifikan oleh masyarakat. Hanya sebagian elite masyarakat adat yang mendapatkan dampak positif dari kegiatan itu. Anggota masyarakat adat biasa pada akhirnya hanya mendapati dirinya hampir tidak memiliki tanah guna melangsungkan kegiatan pertanian.

Sebagai masyarakat yang biasa hidup komunal, masyarakat adat menjadi lebih individualistis. Hal itu ditengarai karena individualisasi tanah leluhur, individualisasi tanah dari satu keturunan dan individualisasi tanah rumah tangga yang sebelumnya tidak terjadi. Pada proses pembebasan tanah seringkali mengakibatkan konflik yang menciptakan perasaan tidak nyaman antar keluarga dan bahkan antar anggota masyarakat. Alhasil, situasi itulah yang dimanfaatkan perusahaan guna melanjutkan ekspansinya.

Kerjasama kemitraan dengan skema Plasma-Inti maupun KKPA (Kredit Kepada Koperasi Pimer dan Anggotanya) yang sebagian besar diikuti masyarakat adat membuat mereka kesulitan menarik diri keluar dari skema. Masyarakat adat merasa memiliki ikatan yang kuat dengan tanah adat leluhurnya yang digunakan dalam salah satu skema kemitraan. Hal itu bertolak belakang dengan transmigran dari Jawa yang akan lebih mudah mengundurkan diri dari skema kemitraan kelapa sawit dan membudidayakan pertanian lain pada sisa kebun mereka.

Beberapa dampak negatif diatas jelas terurai dari hasil penelitian Sirait. Adapun dampak positif ekspansi perusahaan kelapa sawit nyaris tidak nampak dipermukaan. Penelitian dengan metode kualitatif yang tidak bisa diukur margin error-nya ini pun hanya menggunakan metode indept interview dan mengesampingkan (FGD) Focus Group Discussion sebagai teknik penggalian data. Nampaknya sang peneliti sudah cukup merasa nyaman dan memiliki kepercayaan diri tinggi dengan mengandalkan satu teknik pengambilan data utama. 

Meskipun begitu, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu early warning bagi perusahaan perkebunanan kelapa sawit yang berencana melakukan investasi di Kalbar. Sementara bagi perusahaan yang sudah beroperasi disana, penelitian ini merupakan bahan pertimbangan guna lebih berhati-hati dalam menentukan setiap langkah yang bersinggungan dengan masyarakat adat. Hal itu pun dapat menjadi pendorong untuk semakin membuktikan bahwa badan usaha yang beroperasi disana bukanlah perusahaan yang tergambar dalam penelitian Sirait. Pasalnya, usaha membangun masyarakat perkebunan yang mandiri dan sejahtera bukanlah utopia. Salam  

Jakarta, 2011

BAPAKMU!

“Becicik ketitik, olo rupamu. Nek ra terimo kandakno bapakmu!”

Sepenggal kalimat diatas saya baca pada profil sebuah akun Twitter yang cukup populer di negeri Jawa Tengah. Si empunya akun menamai dirinya @ojonesu yang berarti jangan tersinggung atau jangan ngambek. @Ojonesu menyuguhkan pantun dan parikan Jawa mulai dari yang lucu sampai romantis. Seperti kalimat diatas yang berarti: Perbuatan baik akan diingat,  yang jelek itu tampangmu, kalau tidak terima adukan saja pada bapakmu!

Awalnya saya menanggapi ungkapan diatas dengan biasa-biasa saja, nothing special, karena terkesan hanya sebuah plesetan. Kalimat tersebut merupakan guyonan yang biasa ditemui dalam parikan Jawa dan merupakan modifikasi dari salah satu falsafah atau nasehat orang Jawa yang biasa diberikan oleh orang tua pada anaknya atau guru pada muridnya.

Sebagai orang yang kebetulan saja lahir dan besar di lingkungan suku Jawa, tak ayal nasehat-nasehat Jawa kuno sering terlintas di kepala. “Becik ketitik, olo ketoro”. Kalimat itu berarti bahwa hal yang baik (becik) akan teridentifikasi (ketitik), begitu pula dengan hal yang kurang baik (olo) pasti akan terlihat (ketoro). Sebuah nasehat hidup kuno yang tak lekang dimakan zaman.

Entah mendapat wangsit dari mana si @ojonesu menelikung falsafah hidup yang mulia itu menjadi sebuah humor. Tak hanya menggelikan, namun humor tersebut terasa cukup cerdas memotret keadaan. Tata nilai idealnya memang tetap berangkat dari hal baik akan ditandai oleh orang dan begitu juga untuk hal kurang baik.  

Sebagaimana kita ketahui, keadaan lingkungan makro dan mikro kita cukup menggelikan (asal kata: memprihatinkan, red). Kekerasan dan konflik sosial begitu mudah tersulut, merata tidak hanya di daerah yang sudah terpetakan saja. Video kekerasan Mesuji seakan menjadi pelatuk peluru awal dari begitu kompleksnya permasalahan tenurial dan agraria di negeri yang dulu bangga disebut sebagai negara agraris ini.

Bentrok di Bima antara aparat keamanan dengan masyarakat setempat entah sengaja atau tidak sengaja menewaskan dua orang demonstran. Masalah bermula dari ijin tambang yang tidak mendapat legitimasi sosial dari masyarakat sekitar. Namun, arogansi aparat memaksa mereka untuk bertindak represif pada demonstran dengan dalih mengamankan investasi yang sudah terlanjur disetujui bupati.

Tol Cikampek-Jakarta awal Tahun 2012 kala itu sempat dimogokkan operasinya oleh para pengunjukrasa di gerbang tol Cikarang. Mereka adalah para pekerja atau buruh di kawasan industri industri Cikarang yang menolak upah minumum karena dirasa kurang layak. Alhasil arus lalu lintas lumpuh total, roda perekonomian pun terganggu. Tak ingin kejadian tersebut berlarut-larut dan menimbulkan kekacauan yang bisa menyebar ke ibukota, pemerintah pun merespon dengan menaikkan standar upah.

Setidaknya tiga kejadian diatas merupakan potret dimana masyarakat tersulut amarah dengan sebuah pokok pemicu. Satu benang merah yang dapat diatarik adalah masyarakat akan beraksi kalau itu sudah menyentuh urusan “perut” sebagai hajat hidup paling dasar. Ketika hal paling mendasar tersebut sudah terancam, maka eksistensi masyarakat tersebut juga ikut terancam. Maka, mahluk hidup apa pun akan berusaha melawan jika hidupnya sudah terancam.

 

Pergerakan masyarakat kelas pekerja (dalam istilah Karl Max) belum memiliki sejarah yang fenomenal di Indonesia. Baru militer dan mahasiswa yang berhasil melakukan revolusi di negara ini. Tahun 1965 militer yang menjadi trigger dan tahun 1998 mahasiswa adalah motor penggerak reformasi.

Karl Marx dalam das capital menunjukkan bahwa kelas pekerja adalah kelompok kelas yang mampu melakukan perubahan besar dan bahkan revolusi. Meski hal tersebut belum pernah terjadi dinegara ini, namun tanda-tanda bahwa kelas pekerja memiliki kekuatan dan keberanian untuk menyuarakan kepentingan mereka sudah terlihat. Terlepas dari motif politis yang rentan terjadi , setidaknya hal itulah yang terlihat di Cikampek dan Bima. 

Konflik sosial antara investor dengan dalih peningkatan ekonomi berhadapan dengan masyarakat yang sering dianggap sebagai penghalang laju pertumbuhan seakan bersifat repitisi. Kejadian itu akan terus berulang, tak serupa namun sebenarnya sama. Muara dari kebijakan ekonomi yang kerap kali sumir pada  kepentingan bangsa secara luas.

Lantas kepada siapa kita akan mengadu kalau tidak terima dengan hal itu? @Ojonesu sudah menjawabnya dengan kalimat: nek ra terimo kandakno bapakmu (Kalau tidak terima laporkan saja pada bapakmu). Bapak negara kita secara dejure tentunya adalah presiden terpilih. Maka di tahun politik ini, mari secerdas mungkin memilih “bapak” yang dapat menerima dan mengakomodir keluhan anaknya (dalam hal ini adalah rakyat, red). Selanjutnya kita tidak hanya mendapat seorang bapak negara, namun juga sosok yang bisa disebut bapak bangsa. Merdeka!   

Lahat, 18 Februari 2014