Seorang kolega saya pernah berseloroh: “ISO dan atau iso?”. Dia melafalkan kata pertama dengan
nada khas bahasa Inggris, sementara kata kedua diucapkan dengan “medok” ala
orang Jogja. Satu kata dengan dua pengucapan berbeda, dapat bermakna ganda.
Inilah kehebatan bahasa manusia pikir saya, sama belum tentu semakna. Ambigu,
mungkin kata yang cukup pantas merepresentasikan kondisi itu.
ISO yang pertama merujuk pada label standarisasi
tertentu yang kerap dijadikan tolak ukur perusahaan atau lembaga dalam
aktifitas melakukan kegiatan. Standarisasi tentulazim adanya, mulai dari hal
yang bersifat administratif hingga pekerjaan operasional yang menjadi core business utama lembaga tersebut.
Tentu saja tata nilai ideal merupakan sebuah hal yang diinginkan dari adanya
standar minimal dari sebuah bentuk kegiatan.
Hal inilah yang memicu timbulnya berbagai macam
standar dengan embel-embel sertifikasi tertentu sebagai sebuah pengakuan
tentang pemenuhan nilai-nilai dasar dalam sebuah standar. Setidaknya ada ada
dua lembaga yang dikenal publik yang menetapkan sebuah satndar dalam audit
standarisasiuntuk mendapatkan sertifikat standar. Pada level lokal ada Badan
Standarisasi Nasional (BSN) dan International
Organisation Standardization (ISO) untuk level global.
Beberapa waktu lalu, perusahaan tempat saya berkarya mendapat sertifikat
standarisasi ISO. Sebuah Training Center-nya meraih ISO 9001:2008
tentang aspek Quality Management System.
Sementara di bidang tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), kini sedang hangat isu
tentang konsep standarisasi merujuk pada ISO 26000. Untuk yang ISO kedua ini, perusahaan belum mendapat sertifikasinya.
Pada dasarnya ISO jenis ini belum menerapkan sertifikasi
dan masih dalam tahap pengembangan. Namun konsepsi dasar tentang standar ini
sudah dirumuskan. Setidaknya ada tujuh prinsip utama dalam ISO 26000, yaitu:
akuntabilitas, transparansi, perilaku etik, menghargai kepentingan stakeholder,
mematuhi aturan hukum, menghormati norma dan perilaku internasional dan respek
terhadap HAM.
Jika dilihat, prinsip dasar dari ISO 26OOO merupakan
konsepsi dari GCG (Good Corporate
Governance). Maka dari itu, ISO 26000 merupakan konsepsi strategis yang
harus difahami manajemen sebuah lembaga atau perusahaan secara lebih
komprehensif dalam bungkus penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
Selain prinsip dasar, ISO 26000 juga memiliki tuujuh core subject yang lebih spesifik pada
tanggung jawab sosial perusahaan. Hal itu antaralain: organizational development, labour practice, environment, fair
operating practices, HAM, consumer, community involvement and development.
Dari 7 core subject tersebut, dapat dilihat bahwa
cakupan tanggung jawab sosial perusahaan sangat komplek dan lintas sektoral.
Ambil contoh, organizational development
dan labour practice merupakan ranah
personalia atau bagian human development,
fair operating procedure ada pada
bagian operasional yang menjalankan bisnis inti perusahaan dan community involvement and development
tidak bisa dielakkan dari dari tugas bagian CSR perusahaan.
Alhasil, ketika berbicara tentang adopsi ISO 26000
bukanlah hal yang mudah. Kompleksitas cakupan nya yang luas membutuhkan
komitmen dan kolaborasi antar sektoral yang tidak bisa dibilang mudah. Butuh mutual understanding yang kuat antar
bagian guna mewujudkan tercapainya standar dalam tujuh core subject diatas. Dari sini dapat difahami bahwa adopsi standar
tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kegiatan komprehensif yang tidak
hanya bisa dilakukan sendirian oleh bagian CSR perusahaan.
Adanya standar yang terkandung dalam ISO tentu
memiliki beragam manfaat yang tidak sedikit. Salah satu yang banyak dikejar
kebanyakan lembaga atau peruhaaan dengan sertifikasi ISO adalah citra atau image positif yang bisa dijual di media
massa dan stakeholder terkait. Bagi badan usaha yang sudah membuka diri mereka
di bursa saham. Hal itu sangat dibutuhkan guna menjaga stabilitas harga saham
dan tentunya untuk menjaga keyakinan investor atau pemegang saham berinvestasi
di lembaga tersebut.
Bukanlah hal yang keliru jika lembaga usaha
mengharapkan manfaat diatas. Namun, secara lebih jauh, beragam manfaat mendasar
adopsi standar ISO anataralain: meningkatkan kinerja lingkungan, efisiensi,
mengurangi resiko usaha, meningkatkan daya saing, mendapat kepercayaan (trust).
Maka akan sangat disayangkan, jika sebuah lembaga
usaha atau organisasi menafikan bermacam manfaat tersebut. Jika pun sebuah
kegiatan audit guna mendapat sertifikasi belum bisa dilakukan, maka setidaknya
berbagai prinsip atau nilai-nilai umum ISO tersebut sudah mulai diadopsi. Selain
bersiap untuk sertifikasi jika sudah memungkinkan, impact, ouput dan outcome positif
dari adopsi tersebut jauh akan lebih bernilai bagi keberlangsungan lembaga.
Dari sini, mari kita kembali menelaah ambiguitas
istilah “ISO dan iso” yang sebelumnya
dibahas diawal. Iso kedua, merupakan
bahasa Jawa yang berarti “bisa”. Kata ini merujuk pada sebuah kata kerja yang
berarti aktifitas kuasa atau kemampuan melakukan sesuatu. Jika kita menambahkan
awalan “ke” dan akhiran “an”, maka jadilah kata “kebisaan” yang kurang lebih
semakna dengan kecakapan, kebolehan, atau kepandaian. Namun kalau kita
tambahkan awalan “se” dan akhiran “nya” akan menjadi “sebisanya” yang asosiasi maknanya
berpretensi negatif karena terkesan seperti kata sedapatnya, sekuasanya dan
semampunya.
Kebisaan mengadopsi ISO sejauh ini tidak lagi menjadi
diskursus yang perlu diperdebatkan karena hal itu yang harus diusahakan. Sebuah
lembaga profit/bisnis tidak lagi perlu berfikir dua kali untuk
menerapkannya. Mari sejenak melupakan manfaat akan citra positif yang
berpotensi didapat dan lebih menitikberatkan pada turunan keuntungan yang lebih
besar. Komitmen untuk “bisa” sehingga menimbulkan kebisaan akan menjadi sebuah
kebiasaan yang lambat laun dapat menjadi budaya perusahaan. Adapun satu hal
yang harus dicatat, kebisaan tersebut jangan sampai menjadi “sebisanya”. Setuju
bukan?
Salam
