Satu
konsekuensi dari keterlibatan dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit adalah
bahwa masyarakat adat menjadi tercerabut dari lingkungannya dan pengelolaan
sumber daya alam berbasis pengetahuan adat yang mereka miliki
Pernyataan diatas merupakan salah
satu penggalan kesimpulan penelitian berjudul: “Masyarakat Adat dan Ekspansi Perkebunan Sawit di Kalimantan
Barat”. Atas biaya
dari Coraid dengan koordinasi Fakultas
Hukum Universitas Amsterdam Belanda, Martua T Sirait menggali beberapa dampak dari
tumbuhnya perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Hal itu merujuk pada
rencana Pemerintah Kalbar untuk melakukan ekspansi perkebunan kelapa sawit
seluas lima juta hektar dan terluas dibandingkan propinsi lain di Indonesia.
Sirait memfokuskan objeknya pada
masyarakat lokal Kalbar yang terdiri dari sub-etnis kelompok adat Dayak Bidayuh, diantaranya: Hibun, Sami,
Jangkang dan Pompang yang kemudian disebut sebagai masyarakat adat. Selain itu,
Sirait juga menjadikan transmigran dari pulau Jawa menjadi responden. Meski
studi ini tidak mencakup seluruh entitas etnis asli Kalbar, namun cukup
menggambarkan bagaimana konflik yang terjadi di masyarakat desa menghadapi
masuknya investasi perkebunan kelapa sawit. Secara umum, konflik di Kalbar itu
merupakan situasi serupa yang terjadi di Sumatera pada era 1970-1980.
Ekspansi perkebunan kelapa sawit
yang dinilai cukup massif, belum dirasa manfaatnya secara signifikan oleh
masyarakat. Hanya sebagian elite masyarakat adat yang mendapatkan dampak
positif dari kegiatan itu. Anggota masyarakat adat biasa pada akhirnya hanya
mendapati dirinya hampir tidak memiliki tanah guna melangsungkan kegiatan
pertanian.
Sebagai masyarakat yang biasa hidup
komunal, masyarakat adat menjadi lebih individualistis. Hal itu ditengarai
karena individualisasi tanah leluhur, individualisasi tanah dari satu keturunan
dan individualisasi tanah rumah tangga yang sebelumnya tidak terjadi. Pada
proses pembebasan tanah seringkali mengakibatkan konflik yang menciptakan perasaan
tidak nyaman antar keluarga dan bahkan antar anggota masyarakat. Alhasil,
situasi itulah yang dimanfaatkan perusahaan guna melanjutkan ekspansinya.
Kerjasama kemitraan dengan skema
Plasma-Inti maupun KKPA (Kredit Kepada Koperasi Pimer dan Anggotanya) yang
sebagian besar diikuti masyarakat adat membuat mereka kesulitan menarik diri
keluar dari skema. Masyarakat adat merasa memiliki ikatan yang kuat dengan
tanah adat leluhurnya yang digunakan dalam salah satu skema kemitraan. Hal itu
bertolak belakang dengan transmigran dari Jawa yang akan lebih mudah
mengundurkan diri dari skema kemitraan kelapa sawit dan membudidayakan
pertanian lain pada sisa kebun mereka.
Beberapa dampak negatif diatas jelas
terurai dari hasil penelitian Sirait. Adapun dampak positif ekspansi perusahaan
kelapa sawit nyaris tidak nampak dipermukaan. Penelitian dengan metode
kualitatif yang tidak bisa diukur margin
error-nya ini pun hanya menggunakan metode indept interview dan mengesampingkan (FGD) Focus Group Discussion sebagai teknik penggalian data. Nampaknya
sang peneliti sudah cukup merasa nyaman dan memiliki kepercayaan diri tinggi
dengan mengandalkan satu teknik pengambilan data utama.
Meskipun begitu, hasil penelitian
ini dapat menjadi salah satu early
warning bagi perusahaan perkebunanan kelapa sawit yang berencana melakukan investasi
di Kalbar. Sementara bagi perusahaan yang sudah beroperasi disana, penelitian
ini merupakan bahan pertimbangan guna lebih berhati-hati dalam menentukan
setiap langkah yang bersinggungan dengan masyarakat adat. Hal itu pun dapat
menjadi pendorong untuk semakin membuktikan bahwa badan usaha yang beroperasi disana bukanlah perusahaan yang tergambar dalam penelitian Sirait. Pasalnya,
usaha membangun masyarakat perkebunan yang mandiri dan sejahtera bukanlah
utopia. Salam
Jakarta, 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar