Tak Sekedar ISO

Seorang kolega saya pernah berseloroh: “ISO dan atau iso?”. Dia melafalkan kata pertama dengan nada khas bahasa Inggris, sementara kata kedua diucapkan dengan “medok” ala orang Jogja. Satu kata dengan dua pengucapan berbeda, dapat bermakna ganda. Inilah kehebatan bahasa manusia pikir saya, sama belum tentu semakna. Ambigu, mungkin kata yang cukup pantas merepresentasikan kondisi itu.

ISO yang pertama merujuk pada label standarisasi tertentu yang kerap dijadikan tolak ukur perusahaan atau lembaga dalam aktifitas melakukan kegiatan. Standarisasi tentulazim adanya, mulai dari hal yang bersifat administratif hingga pekerjaan operasional yang menjadi core business utama lembaga tersebut. Tentu saja tata nilai ideal merupakan sebuah hal yang diinginkan dari adanya standar minimal dari sebuah bentuk kegiatan.

Hal inilah yang memicu timbulnya berbagai macam standar dengan embel-embel sertifikasi tertentu sebagai sebuah pengakuan tentang pemenuhan nilai-nilai dasar dalam sebuah standar. Setidaknya ada ada dua lembaga yang dikenal publik yang menetapkan sebuah satndar dalam audit standarisasiuntuk mendapatkan sertifikat standar. Pada level lokal ada Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan International Organisation Standardization (ISO) untuk level global.

Beberapa waktu lalu, perusahaan tempat saya berkarya mendapat sertifikat standarisasi ISO. Sebuah Training Center-nya meraih ISO 9001:2008 tentang aspek Quality Management System. Sementara di bidang tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), kini sedang hangat isu tentang konsep standarisasi merujuk pada ISO 26000. Untuk yang ISO kedua ini, perusahaan belum mendapat sertifikasinya.

Pada dasarnya ISO jenis ini belum menerapkan sertifikasi dan masih dalam tahap pengembangan. Namun konsepsi dasar tentang standar ini sudah dirumuskan. Setidaknya ada tujuh prinsip utama dalam ISO 26000, yaitu: akuntabilitas, transparansi, perilaku etik, menghargai kepentingan stakeholder, mematuhi aturan hukum, menghormati norma dan perilaku internasional dan respek terhadap HAM.

Jika dilihat, prinsip dasar dari ISO 26OOO merupakan konsepsi dari GCG (Good Corporate Governance). Maka dari itu, ISO 26000 merupakan konsepsi strategis yang harus difahami manajemen sebuah lembaga atau perusahaan secara lebih komprehensif dalam bungkus penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Selain prinsip dasar, ISO 26000 juga memiliki tuujuh core subject yang lebih spesifik pada tanggung jawab sosial perusahaan. Hal itu antaralain: organizational development, labour practice, environment, fair operating practices, HAM, consumer, community involvement and development.

Dari 7 core subject tersebut, dapat dilihat bahwa cakupan tanggung jawab sosial perusahaan sangat komplek dan lintas sektoral. Ambil contoh, organizational development dan labour practice merupakan ranah personalia atau bagian human development, fair operating procedure ada pada bagian operasional yang menjalankan bisnis inti perusahaan dan community involvement and development tidak bisa dielakkan dari dari tugas bagian CSR perusahaan.

Alhasil, ketika berbicara tentang adopsi ISO 26000 bukanlah hal yang mudah. Kompleksitas cakupan nya yang luas membutuhkan komitmen dan kolaborasi antar sektoral yang tidak bisa dibilang mudah. Butuh mutual understanding yang kuat antar bagian guna mewujudkan tercapainya standar dalam tujuh core subject diatas. Dari sini dapat difahami bahwa adopsi standar tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kegiatan komprehensif yang tidak hanya bisa dilakukan sendirian oleh bagian CSR perusahaan.

Adanya standar yang terkandung dalam ISO tentu memiliki beragam manfaat yang tidak sedikit. Salah satu yang banyak dikejar kebanyakan lembaga atau peruhaaan dengan sertifikasi ISO adalah citra atau image positif yang bisa dijual di media massa dan stakeholder terkait. Bagi badan usaha yang sudah membuka diri mereka di bursa saham. Hal itu sangat dibutuhkan guna menjaga stabilitas harga saham dan tentunya untuk menjaga keyakinan investor atau pemegang saham berinvestasi di lembaga tersebut.

Bukanlah hal yang keliru jika lembaga usaha mengharapkan manfaat diatas. Namun, secara lebih jauh, beragam manfaat mendasar adopsi standar ISO anataralain: meningkatkan kinerja lingkungan, efisiensi, mengurangi resiko usaha, meningkatkan daya saing, mendapat kepercayaan (trust).

Maka akan sangat disayangkan, jika sebuah lembaga usaha atau organisasi menafikan bermacam manfaat tersebut. Jika pun sebuah kegiatan audit guna mendapat sertifikasi belum bisa dilakukan, maka setidaknya berbagai prinsip atau nilai-nilai umum ISO tersebut sudah mulai diadopsi. Selain bersiap untuk sertifikasi jika sudah memungkinkan, impact, ouput dan outcome positif dari adopsi tersebut jauh akan lebih bernilai bagi keberlangsungan lembaga.

Dari sini, mari kita kembali menelaah ambiguitas istilah “ISO dan iso” yang sebelumnya dibahas diawal. Iso kedua, merupakan bahasa Jawa yang berarti “bisa”. Kata ini merujuk pada sebuah kata kerja yang berarti aktifitas kuasa atau kemampuan melakukan sesuatu. Jika kita menambahkan awalan “ke” dan akhiran “an”, maka jadilah kata “kebisaan” yang kurang lebih semakna dengan kecakapan, kebolehan, atau kepandaian. Namun kalau kita tambahkan awalan “se” dan akhiran “nya” akan menjadi “sebisanya” yang asosiasi maknanya berpretensi negatif karena terkesan seperti kata sedapatnya, sekuasanya dan semampunya.

Kebisaan mengadopsi ISO sejauh ini tidak lagi menjadi diskursus yang perlu diperdebatkan karena hal itu yang harus diusahakan. Sebuah lembaga profit/bisnis tidak lagi perlu berfikir dua kali untuk menerapkannya. Mari sejenak melupakan manfaat akan citra positif yang berpotensi didapat dan lebih menitikberatkan pada turunan keuntungan yang lebih besar. Komitmen untuk “bisa” sehingga menimbulkan kebisaan akan menjadi sebuah kebiasaan yang lambat laun dapat menjadi budaya perusahaan. Adapun satu hal yang harus dicatat, kebisaan tersebut jangan sampai menjadi “sebisanya”. Setuju bukan?

Salam